Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMAN 7 Baubau 4,9 Milyar Dilaporkan di Kejati Sultra

Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMAN 7 Baubau Dilaporkan di Kejati Sultra

KENDARI - Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP) Sultra membuat laporan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) atas Dugaan Korupsi Lahan SMAN 7 Baubau, Selasa (12/09/2023). 

Baca juga: Polres Bungo Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Sadis Adik Kandung

"setelah kami sudah rampungkan semua dokumen-dokumen, maka hari ini kami masukan laporan, " kata Ketua LPKP La Ode Tuangge. 

Baca juga: Komisi VII DPR RI Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia

Ia mengatakan laporan ini dibuat untuk menyelamatkan uang Negara Rp. 3, 5 milyar. 

"tentunya kita harus selamatkan uang negara, jangan kita biarkan para mafia ini merebut mimpi generasi bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak, "ungkapnya.

Baca juga: Kapal Terbakar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap, Hermanto Harap KKP Perkuat Kebijakan Sektor Kelautan

"Pembebasan Pengadaan Lahan SMAN 7 Baubau ini anggarannya kan empat koma sembilan milyar (Rp.4, 9 M), sementara yang diterima oleh ahli waris hanya 1, 5 milyar dan kata ahli waris itupun dipotong seratus juta jadi yang mereka Terima hanya 1, 4 milyar, "tambahnya.

La Ode Tuangge berharap kepada pihak kejaksaan Tinggi Sultra agar sesegera mungkin menindaklanjuti laporan tersebut. 

Baca juga: Habib Syakur Sebut Langkah Tepat Densus 88 Tembak Mati Dokter Sunardi Tersangka Teroris

"karena ini berkaitan dengan pembangunan sumberdaya manusia, maka ini hal yang urjen untuk segera ditindaklanjuti, "lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kasipenkum Kejati Sultra, Dody saat dikonfirmasi melalui sambungan Whatsapp mengatakan jika laporannya sudah masuk di PTSP. 

Baca juga: Ini Keberhasilan Polri Ungkap Kasus Narkoba

"Baru dimasukkan td ke PTSP pak.., " tulisnya

Pembebasan Lahan SMAN 7 Baubau tidak dibahas di DPRD BAUBAU. 

Pembebasan lahan SMAN 7 Baubau senilai 4, 9 milyar tidak pernah dibahas oleh DPRD Kota Baubau, hal itu dikatakan Ardin Jufri dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) saat dialog bersama massa aksi dari Forum Masyarakat Bersatu Menggugat (FMBM) Kota Baubau, Kamis (07/09/2023). 

Anggaran pembebasan ini Sesuai daftar permintaan penggunaan anggaran tahun 2022 dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dengan nilai anggaran 4, 9 milyar.

"anggaran 2022 pembahasan ditahun 2021 seingat kami itu cuman pembahasan pembebasan lahan dibandara dengan nilai empat belas milyar lima ratus juta (14, 5 milyar) kalau gak salah. Kalau didalamnya ada pembahasan lahan SMAN 7, saya juga kurang tahu. Yang jelas dalam proses pembahasan saat itu tidak ada, " ujar ardin jufri. 

Baca juga: Dokter Sunardi Sempat Tabrak Satu Mobil Sebelum Dihentikan Timah Panas Densus 88

Sebelumya, Kepala Bidang Pertanahan, Samsul Said saat ditemui diruangannya (jumat, 21/07) mengatakan jika pihaknya ditawarkan dengan harga 5 milyar lebih. 

"inikan harganya lima (5) milyar lebih, tapi kami tawar hingga dapat empat koma sembilan (4.9 Milyar), "ungkapnya.

Berbeda dengan Pihak ahli waris saat dikonfirmasi oleh media ini pihaknya hanya menerima 1, 5 milyar. 

"kami hanya terima satu koma lima milyar (1, 5 M) itupun dipotong juga seratus (100.000.000) jadi kami hanya satu milyar empat ratus juta (1, 4 M)", ungkap pemilik lahan, Wn. 

Saat ditanya sejak kapan penerimaan uangnya, WN mengaku dibayarkan pada bulan Januari. 

Baca juga: Riyanta: Penanganan Mafia Tanah Butuh Sinergi Antar Lembaga Negara

"dibayarkan itu bulan Januari tahun ini (2023)",  

WN juga mengaku tidak pernah bertandatangan baik dikompensasi dan kwintasi. 

"kami itu tahu terima saja tidak tahu apa-apa"ungkapnya.