Senin Depan, La Ode Ahmad Monianse Cs Jadwal Sidang Gugatan

Ganti Rugi baik materil maupun inmateril secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.004. 413.962.000, 00 (Dua trilyun empat milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah). 

KENDARI - Laode Ahmad Monianse digugat oleh Sekda Kota Baubau Dr Roni Muhtar M.Pd dipengadilan Negeri Kendari atas perbuatan melawan hukum (PMH). Senin (25/09/2023). 

Baca juga: Hinca Panjaitan Minta Kejelasan Sering Terjadinya Miskomunikasi Soal Pengamanan Eksekusi di DIY

Sidang perdana gugatan dengan Nomor perkara 101/Pdt.G/2023/PN.Kdi. ini dijadwalkan pada senin pekan depan (02/10) pukul 10.00 Wit. 

Atas ketidak patuhan La Ode Ahmad Monianse terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN/2023/PTUN.KDI, Tanggal 27 Juni 2023 jo. Surat Perintah Eksekusi No. 30/G/2023/PTUN.KDI, Tanggal 13 Juli 2023, yang dalam pertimbangannya pada halaman 2 alinia 3.

Baca juga: Hinca Pandjaitan Minta Pidana Perbuatan Cabul Oleh LGBT Diperjelas di Memori Penjelasan KUHP

“Menimbang bahwa hal tersebut termasuk mengangkat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau yang baru karena posisi Pemohon (Dr. RONI MUHTAR, M.Pd. - Red.) untuk secara hukum harus dikembalikan ke posisi/kedudukan semula sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau” (dikutip sesuai aslinya).

Gugugatan PMH itu diajukan melalui kuasa hukumnya pada Kantor Advokat H. ADI WARMAN, SH, MH MBA, terhadap para tergugat 1. Walikota Babau sebagai tergugat I : 2. La Ode Ahmad Monianse, S.Pd, sebagai Tergugat II : 3. La Ode Muhammad Takdir sebagai tergugat III: 4. La Ode Darussalam sebagai tergugat IV : 5. La Ode Darmawan sebagai tergugat V: 6. Wa Ode Sitti Munawar. S.STP, M. Si. Sebagai tergugat VI: 7. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cc. Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat VII, dengan Register Perkara Nomor : 101/Pdt.G/2023/PN Kdi.

Baca juga: Mohammad Toha: Aparat Penegak Hukum Harus Lebih Proaktif Tangani Mafia Tanah di Bali

Dengan tuntutan Ganti Rugi baik materil maupun inmateril secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.004. 413.962.000, 00 (Dua trilyun empat milyar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah). 

Sebelumnya, senin(18/09) Pihak Dr Roni Muhtar M.Pd telah mendaftarkan gugatannya. Adiwarman menjelaskan Berdasarkan Penetapan a quo, sejak tanggal 3 Juli 2023, Dr. RONI MUHTAR, M.Pd, masuk kerja guna menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, setelah mengikuti apel pagi hendak membuka dan masuk keruangan kerjanya namun kunci dari ruangan pintu tersebut telah diganti. 

Baca juga: Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

Pihaknyapun menanyakan kepada petugas namun tidak ada yang mengetahui, hingga Dr. RONI MUHTAR, M.Pd, tidak dapat masuk keruangan kerjanya yang berakibat tidak dapat menjalankan Tupoksinya sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau, begitu seterusnya hingga saat ini.

Bahkan pernah Dr. RONI MUHTAR, M.Pd. kembali ingin masuk Kantor untuk menjalankan Tupoksinya namun ketika sampai Pintu Gerbang Kantor Pemerintah Daerah Kota Baubau, Dr. RONI MUHTAR, M.Pd dilarang masuk oleh LA ODE MUHAMMAD TAKDIR dengan mengerahkan Anggota Polisi Pamong Praja Kota Baubau, juga oleh LA ODE DARUSSALAM dan LA ODE DARMAWAN.

Baca juga: Kejagung: Ketut Sumedana Periksa Empat Saksi Kasus Pengadaan Pesawat Garuda

Bahwa amar Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN/2023/PTUN.KDI, Tanggal 27 Juni 2023, berbunyi sebagai berikut :

“MENETAPKAN :

Pertama : Menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Walikota Baubau Nomor : 101/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, Tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023, atas nama Dr. RONI MUHTAR, M.Pd. sampai dengan adanya Penetapan sebaliknya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Kedua: Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim Salinan penetapan ini kepada Penggugat dan Tergugat atau kepada kuasanya masing-masing.

Ketiga: Menunda perhitungan biaya penetapan ini sampai dengan putusan akhir” (dikutip sesuai aslinya).

Baca juga: Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum

Surat Perintah Eksekusi No. 30/G/2023/PTUN.KDI, Tanggal 13 Juli 2023, amarnya berbunyi sebagai berikut : 

Memerintahkan :

1. WALIKOTA BAUBAU untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor : 30/PEN/2023/PTUN.Kdi., Tanggal 27 Juni 2023; 

2. Aparatur Sipil Negara, untuk menegakkan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 30/PEN/2023/PTUN.Kdi., Tanggal 27 Juni 2023;

3. Atasan dari Pejabat Tata Usaha Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan penegakan disiplin apabila tidak dilaksanakannya Penetapan Pengadilan tersebut;

Baca juga: Habiburokhman Dukung Polri Maksimalisasi ‘Restorative Justice’

4. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengirimkan memberikan salinan Surat Perintah Eksekusi ini kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Atasan dari Termohon Eksekusi, serta kepada Para Pihak.

Bahwa gugatan a quo adalah tentang arogansi penguasa yang merasa dirinya di atas hukum atau penetapan pengadilan, dimana Penetapan tersebut disamakan dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 ditegaskan Kembali dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/O32/SSK/IV/ 2006 tanggal 4 April 2006 huruf H angka 5. r. yang berbunyi sebagai berikut : 

“Penetapan Penundaan yang tidak dipatuhi oleh Tergugat, secara kasuistis dapat diterapkan PasaI 116 Undang-Undang PERATUN sebagaimana yang diterapkan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"